//
you're reading...
Uncategorized

FPKS Kecewakan Jawaban Walikota

MEDAN | kliktv – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai  jawaban Walikota Medan atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Laporan Pertanggjawaban (LPJ) Walikota Medan tahun anggaran 2010 tidak  mengarah  kepada  subtansi.  Artinya apa yang ditanya dan disarankan dewan malah  lain yang dijawab.

“Kita kemarin menyarankan supaya Pemko Medan melakukan kesepakatan dengan PLN dan PDAM terkait  pemadaman listrik dan persediaan  air bersih menyambut bulan suci Ramanadan, apa garansinya terhadap warga, tapi kenapa malah lain yang dijawab,”kata Penasehat F-PKS DPRD Medan Surianda Lubis SAg kepada wartawan di Medan.

Kenapa dibilang  pelayanan PDAM dan PLN baik dan bagus, Pemko jangan jadi juru bicara PLN dan PDAM, harusnya jawabannya tidak seperti itu. Pemko Medan tidak bisa menangkap substansi pertanyaan, F-PKS tidak butuh jawaban seperti ini,papar Surianda.

Begitu juga dengan pertanyaan dewan yang menyangkut proyek pembanguna dan rehap  37 sekolah di Medan yang belakangan menjadi temuan BPK RI. Menurut Surianda, pertanyaan atas bagaimana kejelasan proyek tersebut sampai sekarang, Pemko juga tidak bisa memberi jawawaban  realistis dan terperinci.

“Biar jelas, kita kemarin menanyakan  bagaimana sekarang kejelasan 37 proyek pendidikan itu karena  proyek itu sudah syarat masalah,  tidak mungkin jadi temuan BPK kalau tidak ada masalah, tapi jawaban pemko Medan hanya  mengatakan proyek itu dilakukan  pemutusan kontrak  dengan piha ketiga, pertanyaanya kenapa dilakukan pemutusan kontrak, berarti banyak masalah, ini mengindikasikan SKPD tidak serius, kita yang rugi kalau begitu cara kerja,” kata Surianda.

FPKS juga  menyoroti  banyaknya  kelemahan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Pemko Medan.    Antara lain adanya system pengendalian intern dalam penataan usahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemko Medan.

Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam mengelola keuangan daerah yaitu rehabilitasi 37 unit bangunan sekolah Dinas Pendidikan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3.589.332.900 tidak selesai dikerjakan dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 179.466.645 tidak dicairkan dan tidak disetor ke kas daerah.

Penyelesaian pekerjaan pada enam kegiatan SKPD melewati jangka waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan Rp 864.510.110. Selanjutnya terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 343.564.553 dan kewajiban pengurusan IMB yang belum dilaksanakan sebesar Rp 167.500.000.

Realisasi Pendapatan Kota Medan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.069 Miliar atau sebesar 98,49 persen. Dana silpa  APBD Kota Medan tahun 2010 sebesar Rp 389,47 Miliar (15, 08 persen).  Angka ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran Pemko Medan.(DNA/syam/mdn)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Juli 2011
S S R K J S M
    Agu »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arsip

Statistik Blog

  • 8,666 hits
%d blogger menyukai ini: