//
you're reading...
Uncategorized

Program Kependudukan Oleh BKKBN Dinilai Gagal Dijalankan

https://kliktv.files.wordpress.com/2011/09/bkkbnbadankoordinasikeluargaberencana.jpg?w=124

MEDAN  DPRD Medan menilai Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) gagal menjalankan program kependudukan. Instansi ini dinilai gagal dalam mengatur  laju pertumbuhan penduduk.

Anggota Komisi B DPRD Medan T.Bahrumsyah, berbicara kepada Waspada, Kamis (8/9), menyatakan setuju bahwa instansi ini gagal menjalankan fungsinya untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Seperti di Kota Medan, menurut Bahrumsyah, tidak pernah diketahui berapat target pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. BKKBN tidak punya program untuk itu.  Akibatnya, angka kelahiran setiap tahunnya tidak pernah terkendali. ‘’Tibatiba saja kita dengar kalau  jumlah penduduk Medan sekarang sudah 2,8 juta jiwa lebih,’’ katanya.

Yang diketahui, kata Bahrum, tugas BKKBN sekarang ini hanya mendata jumlah kepesertaan Keluarga Berencana (KB). Tapi mereka tidak memberikan penyuluhan untuk membatasi jumlah kelahiran.

Idealnya, tugas BKKBN adalah sampai mengatur jumlah kelahiran penduduk. Karena salah satu tujuan pemerintah membentuk instansi ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk  di Indonesia, disamping perlindungan lainnya terhadap kesehatan ibu dan balita.

Anggota DPRD Medan dari Dapil V ini pesimis kalau ke depan BKKBN mampu menjalankan fungsinya seperti yang diinginkan. Mengingat pada saat ini pemerintah telah pula meluncurkan beberapa program yang bertentangan dengan program BKKBN. Yakni Program Keluarga  Harahap (PKH) dan Jamiman Persalinan Gratis (Jampersal) kepada masyarakat kurang mampu.

Tujuan pemerintah untuk dua program ini tentu saja baik. Namun terjadi tumpang tindih dengan program BKKBN dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pada PKH, kata Bahrumsyah, pemerintah memberikan bantuan biaya hidup kepada keluarga kurang mampu, termasuk di dalamnya biaya kehamilan. Sedangkan Jampersal, pemerintah memberikan biaya persalinan gratis kepada keluarga kurang mampu. ‘’Dengan program ini maka akan merangsang pertumbuhan penduduk,’’ katanya.

Undang BKKBN

Di tempat terpisah, Ketua Komisi E DPRD Sumut Aduhot Simamora menyatakan setuju dengan penilaian bahwa BKKBN gagal menjalankan perannya dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk, khususnya di Sumut.

Senada dengan Bahrumsyah, Aduhot Simamora juga mengatakan, tugas BKKBN paling penting adalah mengatur angka kelahiran penduduk. Karena dengan luasnya wilayah RI sangat rawan akan terjadinya ledakan penduduk. ‘’Makanya harus dikendalikan,’’ katanya.

Berkaitan dengan masalah ini, menurut Aduhot Simamora, Komisi E akan mengundang BKKBN melakukan rapat dengar pendapat di gedung dewan. ‘’Kita jadwalkan undangannya pada bulan depan,’’ katanya

 

Sumber:Waspadamedan.com

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

September 2011
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arsip

Statistik Blog

  • 8,669 hits
%d blogger menyukai ini: