//
you're reading...
Uncategorized

Proses Pemberantasan Korupsi DI sumut tidak Maksimal KPK Disarankan mengambil Alih

https://kliktv.files.wordpress.com/2011/11/gedungkejatisumut1.gif?w=300

Medan Kliktv

Dalam kunjungan atau rapat yang langsung dipimpin Ketua Komisi III DPR, Benny K, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (31/10) menilai, banyaknya perkara korupsi di Sumut yang belum tuntas. Menjadi sorotan mereka, sehingga Sumut salah satu daerah yang dikunjungi guna pengawasan penegakan hukum, apalagi tidak semua daerah mereka kunjungi.

Beberapa perkara menjadi sorotan dan pertanyaan bagi Komisi III seperti dugaan korupsi yang sudah menahuntapi tidak jelas penuntasannya. Seperti dugaan korupsi di Dinas PU Kota Binjai yang telah ditetapkan 16 tersangka, penetapan RH (mantan Sekda Tapanuli Selatan) sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan anggaran Peningkatan Penghasilan Aparat Desa, senilai Rp5 miliar dari APBD Tapanuli Selatan 2004-2005.

secara bergantian anggota DPR “menyerang” Kajatisu AK Basuni Masyarif dengan berbagai pertanyaan. Dalam pertemuan tersebut, tapi tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara mendetail oleh Kajatisu. Apalagi pertemuan hanya beberapa jam mulai sekira pukul 13.00 WIB- 17.00 WIB.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera HM Nasir dan Dewi Asmara dari Partai Golkar, yang mengakui, banyak perkara yang diusut Kejatisu. Hanya saja, perlu digarisbawahi bahwa bukan pengusutan utamanya, tapi penuntasan perkara. Jangan sampai kasus yang ditangani lama mengambang dan orang yang disangka melakukan perbuatan melawan hukum akan merasa tidak nyaman.

Sejumlah pertanyaan mengenai penanganan kasus korupsi RH disampaikan anggota Komisi III, dalam pertemuan yang dipimpin Benny K itu. Sebelumnya, Benny mengingatkan Partai Demokrat sama sekali tidak ada melindungi kadernya yang terlibat korupsi. “Menteri dari Demokrat saja tak dilindungi, apalagi walikota,” cetusnya.Terlebih untuk kasus RH, bahkan saat itu Komisi III mendesak kejaksaan agar menyerahkan kasus korupsi RH kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat sejumlah kasus menyeret pejabat daerah, semula ditangani penyidik kejaksaan dan kepolisian berlarut-larut, dan akhirnya dapat diselesaikan penyidik KPK.

Menanggapi saran Komisi III tersebut Kajatisu menyilahkan KPK mengambil alih kasus RH.
Selain itu, Kajatisu juga berjanji akan memberikan jawaban secara tertulis menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota dewan lainnya yang tidak bisa dijawabnya semua pada pertemuan itu.

Ak. Basuni Masyarif mengatakan dari 39 hutang perkara ditangani se-Sumut, sebanyak 19 perkara sudah memasuki tahap penuntutan. Sedangkan sebanyak 12 perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.(ak)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

November 2011
S S R K J S M
« Okt   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

Statistik Blog

  • 8,669 hits
%d blogger menyukai ini: