//
you're reading...
Uncategorized

APBD 2012 Sumut, Pemprovsu Mengalokasikan Rp 50 Juta per Desa

https://i2.wp.com/harian-global.com/images/stories/11_november/111117_plt.gif

Hingga saat ini masih ada sebanyak 2.578 desa tertinggal di Sumut. Jumlah ini mulai berkurang, sejal  pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Sumut sejak  2009 hingga 2010.Karena telah berhasil, menghapus sebanyak 361sejumlah desa terpencil dan terisolir.

Penanggulangan desa terpencil ini, salah satu cara yang dilakukan pempropsu dengan melaksanakan Program Nasio­nal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Demikian dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyara­kat dan Pemerintah Desa Prop­su, H Rusli  saat menyampai­kan laporan Jambore Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyara­kat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 di Komplek Ta­pian Daya Medan, Rabu (16/11).
Disebutkannya, berdasar­kan laporan dari 27 kabupaten/kota di Sumut, yang terdiri dari 297 kecamatan dan 4.390 desa yang ikut berpartisipasi dana merebut dana PNPM-MPd. “Yang mampu didanai hanya 2.061 desa,” katanya.
Plt Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho, menyebutkan  Pemprovsu akan menyahuti hal ini. Provinsi akan mengalokasikan dalam APBD 2012, dana bantuan se­nilai Rp 50 juta bagi setiap desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan lembaga yang ada di pedesaan.
Anggaran ini, untuk dalam rangka pemberdayaan masya­rakat perdesaan dan merespon keberadaan Rancangan Un­dang-undang Otonomi Desa yang saat ini sedang dalam proses finalisasi.
“Undang-undang Otonomi Desa saat ini dalam proses finalisasi. Dengan keberadaan undang-undang tersebut je­las­lah bahwa dalam konteks pelaksanaan pembangunan, desa merupakan garda terdepan,” ujar Plt. Gubsu.
Bantuan yang akan dibe­ri­kan merupakan upaya Peme­rintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat keberadaan kelembagaan desa dan merespon lahirnya Undang-undang tentang Otonomi Desa.
Gatot menjelaskan keberadaan program PNPM lahir se­bagai upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan melalui program-program yang pro kepada rakyat. Disamping itu, keberadaan PNPM juga merupakan upaya pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dia juga mengingatkan, bagi pengelola Mandiri Perde­saan dan segenap pihak yang berkepentingan agar menya­dari bahwa PNPM Mandiri Per­desaan merupakan program andalan nasional dengan ber­bagai sasaran besar yang ditetapkan.
“Sasaran tersebut sering disebut four track strategy yang meliputi pro-pertumbuhan pro-penyediaan lapangan pekerjaan, pro-penanggulangan kemiskinan dan pro-kelestarian lingkungan. Atau dengan sebutan yang lebih populer yaitu Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment,”terang Gatot.
Plt. Gubsu juga menegas­kan kepada setiap Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara agar mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dari sisi kebijakan dan anggaran, karena program ini telah jelas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut, sebutnya, se­ja­lan dengan Perpres nomor 15 tahun 2010 yang menegasan bahwa pembiayaan PNPM Man­diri Perdesaan merupakan sharing pusat dan daerah sebagai urusan bersama dalam mencapai prioritas nasional di bidang penanggulangan ke­mis­­kinan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

November 2011
S S R K J S M
« Okt   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

Statistik Blog

  • 8,666 hits
%d blogger menyukai ini: