//
you're reading...
Uncategorized

Ruislagh Masjid Al Ikhlas Harus Dibatalkan,Dinilai Cacat Hukum

https://kliktv.files.wordpress.com/2011/11/al2bikhlas.jpg?w=240

MEDAN — Setiap bangunan masjid tidak bisa diruislagh untuk kepentingan bisnis karena  bertentangan dengan ketentuan  yang mengatur tentang ruislagh. Karena itu, ruislagh Masjid Al  Ikhlas Jln. Timor dinilai cacat hukum.
“Ruislagh  Masjid Al Ikhlas kepada pengembang cacat hukumn, “ kata  pakar pertanahan Fakultas  Hukum USU Zaidar, SH, M.Hum saat dihadirkan sebagai saksi ahli pada sidang gugatan Badan  Kenaziran Masjid (BKM) Al Ikhlas Jln. Timor di PTUN Medan, Kamis (10/11).
Selain itu, kata saksi ahli, kegiatan ruislagh juga harus diketahui  DPRD setempat. “Mekanisme  ruislagh ya begitu, harus diketahui lembaga legislative. Bila tidak ada izin dari lembaga itu,  maka ruislagh tersebut cacat, “ tegasnya.
Karena itu, lanjutnya, jika proses ruislagh Masjid Al Ikhlas Jln. Timor tidak mendapat izin   dari lembaga legislatif atau pemerintah daerah, maka  ruislagh cacat dan harus dibatalkan.  Begitu juga dengan  sertifikat. Jika luas fisik objek tidak sesuai dengan yang tercatat dalam  surat tanah, maka batal demi hukum.
“Salah satu syarat pembatalan sertifikat adalah luas objek yang tercatat tidak sesuai dengan  fisiknya,” tegas Zaidar seraya menambahkan, pada prinsipnya, masjid sebagai tanah wakaf tidak  bisa diruislagh kepada pengembang karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Fatwa MUI tertanggal 16 Februari 1982 juga menerangkan setiap bangunan masjid  adalah wakaf dan wakaf adalah milik Allah SWT tidak dapat dijual, dipindahkan dan dihibahkan.  Setiap masjid baik yang dilafazkan atau pun yang belum dilafazkan, maka masjid tersebut adalah  wakaf meski belum didaftarkan sesuai UU No.  41 Tahun 2004 yang mengharuskan masjid harus  didaftar.
Karena itu, masjid tidak boleh dibongkar kecuali ada alasan bangunannya sudah rusak atau  mengandung mudharat (bahaya) yang besar, maka masjid tersebut boleh dibongkar, namun harus  memenuhi prosedural.
Sementara itu,  H.Maslin Batubara yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh kuasa hukum  penggugat, Hamdani Harahap pada persidangan itu mengatakan, bangunan Masjid Al Ikhlas adalah  wakaf dan infaq. Awalnya bangunan masjid itu semi permanen dan terus dibangun hingga permanen.
“Saya sejak tahun 1967 sudah shalat di masjid itu,” ujar Maslin mengawali keterangannya di  hadapan  Majelis Hakim yang diketuai Yawan, SH, MH dengan tergugat Kepala Pertanahan Kota  Medan, tergugat intervensi I Menteri Pertahanan RI dan tergugat intervensi II Pangdam I/BB.

Awalnya, menurut Maslin, nama masjid Jln Timor itu bukan Al Ikhlas tetapi Al Hidayah karena dr  Muhammad Hidayat paling banyak menyumbang untuk pembangunan masjid itu. “Pembangunan Masjid Al  Ikhlas  melalui wakaf dan infaq. Saya turut memberikan bantua berupa uang dan materil  banguan,“ tegasnya.

Dia juga mengatakan tidak tahu kalau di sekitar areal Masjid Al Ikhlas ada komplek TNI. “Saya  tidak tahu soal keberadaan komplek TNI disitu, “ tegasnya.

Dia mengatakan pengurus masjid pertama alm. H Tahir pensiunan TNI. “Setahu saya, sejak dulu  tidak ada masalah soal keberadaan masjid itu, sekarang setelah ada pengembang baru timbul  masalah, “ tegasnya.
Untuk persidangan selanjutnya akan dilakukan sidang lapangan.

sumber :Waspadamedan.com

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

November 2011
S S R K J S M
« Okt   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arsip

Statistik Blog

  • 8,666 hits
%d blogger menyukai ini: