//
you're reading...
Uncategorized

PRESIDEN RI ? KOMISI YUDISIAL, MENTERI HUKUM DAN HAM, KPK, MAHKAMAH AGUNG, TNI, POLRI, LEGISLATIF, BPN, RAKYAT BERTERIMA KASIH NAMUN JANGAN SAMPAI TERJADI PULA KEBALIKANNYA

 

             

Bila lembaga Eka Prasetiya Panca Karsa ( LEPINDO ) juga Badan Penyelamat Kekayan Negara ( BPKN ) Propinsi Sumatera Utara menjadi harapan masyarakat Sumatera Utara menuntaskan sengketa tanah. Hingga siap bekerja sama memberantas mafia tanah yang mengangkangi hak azasi rakyat Sumatera Utara dengan nilai dasar negera Republik Indonesia yaitu Pancasila juga Undang-undang Dasar 1945 yang kita cintai. Yaitu bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi pancasila. Yaitu demokrasi adalah kata sepakat. Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tak pula kita lupa bagian yang tak dapat dipisahkan UUD 1945 di dalam pembukaannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak mempunyai perikemanusian dan perikeadilan.

       
Berangkat dari nilai-nilai dasar negara juga sebagai anak bangsa. Lembaga Eka Prasetiya Pancakarsa Propinsi Sumatera Utara ( LEPINDO ) Badan Penyelamat Kekayaan Negara ( BPKN ) juga Media Onyatv.blogspot.com ini menjunjung tinggi perjuangan pergerakan kemerdekaan hak-hak azasi seluruh rakyat Indonesia di Sumatera Utara. Dimana adanya permasalahan para masyarakat dan orang tua terdahulunya sampai keturunannya adalah para masyarakat bertani, berkebun, bercocok tanam, sebagai penggarap tanah untuk bertani. Yang lahan tersebut pada peraturan terdahulu sampai juga dengan sekarang berjalan sebagai dasar hak. Namun adanya kekuatan hukum kapitalis yang memiliki uang banyak rupiah, dollar dan kekuatan besar ( mafia tanah ) membuat sejarah kepemilikan lahan garapan terdahulu itu dibuat tidak ada artinya. Bila kita tanyakan pemerintah apabila mereka setuju menghapus sejarah kepemilikan yang dilakukan mafia tanah maka oknum yang sepakat dan sependapat kepada pelaku mafia tanah yang merampas hak rakyat patut ditindas sampai dengan diberi sanksi yang tegas. Ini harus dilaksanakan pemerintah, legislatif, yudikatif, untuk bela rakyatnya.
       
 
Salah satu ini menjadi kepribadian dan ini harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Cita-cita ini untuk rakyat dalam menuju langkah keadilan sosial. Sebagai sosial kontrol pemerhati keadilan yang memegang teguh hak rakyat tidak boleh di injak-injak. Kami akan terus mempertahankannya membela hak azasi rakyat ini juga tidak ada kata berhenti. Pasti melawan siapapun yang ingin menghentikannya sampai titik darah penghabisan. Karena kepentingan rakyat harus di nomor satukan dan tak dapat ditawar-tawar lagi. Karena ini juga bentuk kebangsaan yang berdaulat. Jangan sampai para penegak hukum di lembaga yudikatif dapat terpengaruh oleh kepentingan mafia tanah di Sumater Utara, LEPINDO juga BPKN bersama rakyat pasti merasa bersedih. Bila itu terjadi maka rakyat masih mempunyai Presiden Republik Indonesia, Komisi Yudisial juga KPK.
        
Presiden Republik Indonesia pasti peka maka kami yakin akan ini berjalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Buat wujud nyata dalam membela sengketa tanah rakyat sampai tuntas. Seperti pula permasalahan kasus sengketa tanah di Graha Helvetia sebagai pengembang perumahan yaitu Tamin Sukardi dan Titin Kurniati CS, Mujianto. Juga PT. OPM di wilayah Siais Tapanuli Selatan yang membantai hak rakyat dan sampai saat  ini tidak tersentuh oleh hukum. Maka Kapolri juga Wakapolri harus tahu dan jangan hanya tinggal diam.Apakah mungkin tidak perlu adanya Polisi di Sumatera Utara, hingga kasus tidak terungkap dan membeku. Begitu juga dengan Kejaksaan, Kehakiman di Republik ini. Presiden Republik Indonesia lakukan tindakan tegas di katakan Ketua BPKN  Provinsi Sumatera Utara. Ini dalam penuntasan harus diwujudkan dalam jangka waktu dekat. Jangan tinggalkan tetesan darah dan air mata untuk rakyat Sumatera Utara, tapi berikanlah kemerdekaan dalam pembelaan pemimpin bangsa buat rakyatnya.
            
         Seperti contoh jangan tikus dibuang ular yang masuk tapi letaklah sang burung garuda. Terjadi pilihan seakan seperti dinasti. Mahkamah Agung mungkin patut jadi bentuk pandangan untuk keseluruhan Yudikatif. Mahkamah Agung jangan sampai salah pilih bila menentukan sikap, mengenai informasi penting yang beredar di Sumut. Salah satu contoh sengketa tanah di Graha Helvetia berperkara kepada rakyat. Ketua pengadilan negeri baru ini sudah diganti oleh anggotanya dimana ia berperan sebagai Ketua sidang pengadilan kasus sengketa tanah rakyat di pengadilan negeri Lubuk Pakam. Bapak Baktar Jubri Nasution SH, MH. Oleh kasus tentang Titin Kurniati CS dan Tamin Sukardi. Hal sengketa tanah psr. IV bersama alwasliyah. Karena sidang inilah banyak rancuh pegangan masyarakat sementara wilayah psr. IV adalah masih wilayah HGU PTPN 2.Apa mungkin tanah yang diperkarakan tanah yang masih dalam status HGU PTPN 2.Sementara menganggap ia menang di dalam perkara sangat membingungkan. Ini terjadi untuk dapat menguasai lahan di pasar III dan telah berdiri bangunan sementara pasar III adalah tanah rakyat. Ini harus ditelusuri bagaimana bisa membangun  tanah yang objeknya  diletakkan salah dan dibiarkan. Padahal pembangunan yang dilakukan di Pasar III, adalah tanah garapan rakyat. Dikatakan  P. Sihole ketua LEPINDO Sumut.Bila terus terselusuri pasti akan dapat ada areal tanah yang digelapkan hingga merugikan negara.
         
Harapan Ketua LEPINDO Sumatera Utara kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sampai dengan hari ini 2 periode. Berikanlah kenang-kenangan sisa hari pengabdian bapak.Sebagai Presiden Republik Indonesia pemimpin bangsa ini. Melakukan pembelaan menuntaskan sengketa tanah rakyat di Sumatera Utara agar penegakan hukum dan penanganan korupsi. Presiden Republik Indonesia adalah garda terdepan bukan dikatakan sebaliknya oleh orang-orang diluar sana. Malah ini menjadi terobosan penting dalam penuntasan korupsi dalam menyelamatkan aset negara. Selamatkan tanah rakyat. Hingga anggapan orang Presiden tidak peka terhadap fenomena korupsi, hingga membela sengketa tanah rakyat, ini adalah momen yang penting bila dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

            

Kami masih ingat jaman Ibu Megawati sebagai Presiden RI ia peka hal penuntasan masalah tanah. Salah satunya ia menugaskan almarhum Bapak Taufik Kiemas ke Sumatera Utara selaku perwakilan saat ia menjabat sebagai DPR.Dan bapak kita cintai tersebut langsung sidak juga menangani hal terbesar juga terkecil tentang tanah Sumatera utara yang sebanyak 5800 Ha ± dalam sengketa tanah Di Sumatera Utara. Kami optimis Bapak Presiden RI  juga mampu lakukan hal terbaik. Untuk mengadili para mafia tanah di Sumut yang mengsengsarakan rakyat Indonesia di Sumatera utara. Salam Eka Prasetiya merdeka mengakhiri wawancaranya pada wartawan media ini. 

 

Ditambahkan pimpinan redaksi onya tv.blogspot.com Akhiruddin Manurung menyatakan ini momen yang tepat, untuk menepis berita miring yang beredar diluar segera tuntaskan. Presiden RI memang mendukung pemberantasan korupsi tentang kasus sengketa tanah. Kami tunggu dalam waktu minggu ini pak bukan untuk berbulan dan bertahun. Karena nasib rakyat ditangan pemimpin yang bijaksana.(on)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Maret 2014
S S R K J S M
« Jul   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arsip

Statistik Blog

  • 8,666 hits
%d blogger menyukai ini: